Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Kota untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon, Muhammad Syabil Usman, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan tindakan penggeledahan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang adalah tidak sah;
5. Menyatakan tindakan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang adalah tidak sah;
6. Menyatakan tindakan Penyidik yang mempublikasikan video pemeriksaan Pemohon ke media sosial adalah melanggar hukum dan merugikan hak asasi Pemohon;
7. Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari tahanan;
8. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum PEMOHON sesuai dengan harkat dan martabat PEMOHON;
9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON dalam perkara a quo sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Malang, Nomor: SPDP/257/Vlll/RES.1.10./2025/Satreskrim, tanggal 30 Agustus 2025;
10. Menyatakan TERMOHON, dalam hal ini KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA Cq. PENYIDIK RESMOB SATRESKRIM POLRESTA MALANG KOTA, tidak berwenang untuk melakukan Penyidikan maupun Penahanan lebih lanjut terhadap PEMOHON;
11. Memerintahkan TERMOHON, apabila perkara ini tetap dilanjutkan ke penuntutan dan/atau pemeriksaan pokok perkara, untuk menangguhkan penahanan PEMOHON dan/atau mengganti penahanan terhadap PEMOHON dengan:

1. Penahanan Rumah; atau
2. Penahanan Kota

      12. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

      13. Membebankan biaya perkara kepada Termohon.