IV. PETITUM.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Malang berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pra-Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya;

1. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Dik/1191/I/2018/Satreskrim yang diterbitkan oleh TERMOHON dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya merupakan keputusan yang TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

1. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/01/I/2018/Satreskrim Tentang Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya merupakan keputusan yang TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM, oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

1. Menyatakan TIDAK SAH segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Laporan Polisi Nomor: LP/1700/XII/2016/JATIM/RES MLG KOTA;

1. Memerintahkan TERMOHON untuk membuka kembali perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/1700/XII/2016/JATIM/RES MLG KOTA;

1. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan pemeriksaan/ Penyidikan terhadap perkara sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/1700/XII/2016/JATIM/RES MLG KOTA;

1. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara serta segala sesuatu yang timbul karena perkara a quo menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa Permohonan a quo memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).